Pengukuran Risiko Sosial Penggunaan ChatGPT dengan Domain Risk Management COBIT 4.1

Abstrak

Perkembangan kecerdasan buatan generatif seperti ChatGPT telah merevolusi praktik pembelajaran mahasiswa, khususnya dalam proses pencarian informasi, penyelesaian tugas akademik, dan pengambilan keputusan berbasis pengetahuan. Meskipun demikian, pemanfaatannya juga berpotensi menimbulkan risiko sosial, antara lain misinformasi, bias informasi, serta ketergantungan teknologi yang dapat berdampak pada penurunan kualitas pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat risiko sosial penggunaan ChatGPT oleh mahasiswa dengan mengadopsi domain Manage Risk (PO9) dalam kerangka COBIT 4.1. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif melalui survei terhadap mahasiswa. Instrumen penelitian mencakup lima aspek utama, yaitu Risk Awareness, Risk Identification, Risk Assessment, Risk Response, dan Risk Monitoring. Analisis data dilakukan menggunakan maturity index dan gap analysis antara kondisi saat ini (as-is) dan kondisi yang diharapkan (to-be). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kematangan pengelolaan risiko berada pada rentang 3,22 hingga 3,80 dengan rata-rata pada level 3 (Defined Process), sedangkan tingkat yang diharapkan berada pada level 4 (Managed and Measurable). Hasil analisis kesenjangan menunjukkan bahwa seluruh aspek masih berada di bawah target dengan nilai GAP sebagai berikut: Risk Awareness sebesar 0,72; Risk Identification sebesar 0,78; Risk Assessment sebesar 0,20; Risk Response sebesar 0,21; dan Risk Monitoring sebesar 0,28. Kesenjangan terbesar terdapat pada Risk Identification, sedangkan yang terkecil pada Risk Assessment. Temuan ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki tingkat kemampuan yang relatif baik dalam menilai risiko, namun masih mengalami kelemahan dalam mengidentifikasi risiko sejak tahap awal penggunaan ChatGPT. Secara keseluruhan, mahasiswa telah memiliki kesadaran terhadap risiko penggunaan ChatGPT, tetapi pengelolaan risikonya belum optimal. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi institusi pendidikan tinggi dalam merumuskan kebijakan pemanfaatan kecerdasan buatan secara lebih bijak, sistematis, dan bertanggung jawab.