Pentingnya Edukasi tentang Dekonstruksi Demokrasi Konstitusional  dalam Hukum Tata Negara Indonesia

Noval Djamadi

doi:10.55382/jurnalpustakamitra.v5i2.894

Penulis

Noval Djamadi Universitas Negeri Gorontalo

DOI:

https://doi.org/10.55382/jurnalpustakamitra.v5i2.894

Kata Kunci:

Edukasi, Pelatihan, Demokrasi, Dekonstruksi

Abstrak

Penelitian dan pengabdian ini bertujuan mengkaji dekonstruksi demokrasi konstitusional di Indonesia melalui instrumen hukum yang sah secara formal namun melemahkan prinsip-prinsip demokrasi. Mengacu pada lima indikator dari Huq dan Ginsburg, ditemukan bahwa revisi terhadap UU KPK, dominasi kekuasaan eksekutif, serta pembatasan kebebasan sipil merupakan bentuk legalisasi otoritarianisme yang mengancam demokrasi substantif. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan dan praktik ketatanegaraan. Dalam ranah pengabdian, temuan ini disosialisasikan melalui edukasi hukum kepada masyarakat sipil untuk meningkatkan kesadaran konstitusional. Hasilnya menunjukkan bahwa penguatan sistem checks and balances dan perluasan ruang sipil menjadi langkah penting untuk memulihkan demokrasi. Kontribusi ini diharapkan dapat memperkuat posisi masyarakat dalam mendorong tata negara yang lebih adil dan demokratis.

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Referensi

M. H. Muhtar, ‘Sistem Pemerintahan Indonesia’, Huk. Tata Negara Konsep Dan Teori Glob. Eksek. Teknol., 2023.

A. Ahmad and N. M. Nggilu, ‘Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution’, J. Konstitusi, vol. 16, no. 4, Art. no. 4, 2019, doi: 10.31078/jk1646.

R. Alfauzi and O. Effendi, ‘Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme di Negara Demokrasi’, Polit. J. Huk. Tata Negara Dan Polit. Islam, vol. 7, no. 2, pp. 111–133, Dec. 2020, doi: 10.32505/politica.v7i2.1990.

A. Halim, Sosiologi Politik Etnik: Studi Otoritas dan Demokrasi Lokal Masyarakat Madura. Jakarta: Inteligensia Media, 2020.

F. L. Hapsoro and I. Ismail, ‘Interpretasi Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas untuk Mewujudkan The Living Constitution’, Jambura Law Rev., vol. 2, no. 2, pp. 139–160, 2020.

R. Hartono, E. L.-J. P. dan Kewarganegaraan, and undefined 2021, ‘Reformulasi GBHN dalam Wacana Amandemen UUD 1945’, jurnal.umb.ac.id, 2021, Accessed: Dec. 14, 2022. [Online]. Available: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/jupank/article/view/1888

B. Hermawan, ‘Yusril: KPK Seperti Toko Kelontong | Republika Online’, 2016. Accessed: Nov. 20, 2022. [Online]. Available: https://republika.co.id/berita/ogo956354/yusril-kpk-seperti-toko-kelontong

E. O. Hiariej, ‘Memahami Analogi dan Ihwal OTT KPK’, 2017. Accessed: Nov. 20, 2022. [Online]. Available: https://nasional.sindonews.com/berita/1247918/18/memahami-analogi-dan-ihwal-ott-kpk

R. Gargarella, ‘Review of Tom Ginsburg and Aziz Huq, How to Save a Constitutional Democracy, The university of Chicago Press, 2018’, Rev. Derecho Estado, no. 44, pp. 397–406, 2019.

A. Ali, Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence), vol. 1. Jakarta: Kencana, 2009.

S. Anggara, ‘Teori Keadilan John Rawls Kritik Terhadap Demokrasi Liberal’, J. Ilmu Sos. Dan Ilmu Polit., vol. 2, 2013.

R. C. Arrsa, ‘REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI STRATEGI PENGUATAN PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM INDEPENDEN KPK’, J. Rechts Vinding Media Pembin. Huk. Nas., vol. 3, no. 3, Art. no. 3, Dec. 2014, doi: 10.33331/rechtsvinding.v3i3.32.

A. Alemanno and A. Spina, ‘Nudging legally: On the checks and balances of behavioral regulation’, Int. J. Const. Law, vol. 12, no. 2, pp. 429–456, Apr. 2014, doi: 10.1093/icon/mou033.

T. H. ITE, ‘KEBEBASAN BERPENDAPAT TERHADAP PEMERINTAH MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF UU ITE’. 2020. Accessed: Nov. 23, 2024. [Online]. Available: https://www.academia.edu/download/95693562/KEBEBASAN_BERPENDAPAT_TERHADAP_PEMERINTAH_MELALUI_MEDIA_SOSIAL_DALAM_PERSPEKTIF_UU_ITE.pdf

F. L. Hapsoro and M. H. Rofiqi, ‘Analysis of Indicators of Constitutional Decline in Indonesia (A Review of Contemporary Democracy)’, LAWPASS Int. J. Law Public Adm. Soc. Stud., vol. 1, no. 3, Art. no. 3, Aug. 2024, doi: 10.47353/lawpass.v1i3.30.

D. F. Fitria, M. Mukhlis, and H. Harun, ‘IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 ATAS PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA’, J. Ilm. Mhs. Fak. Huk. Univ. MALIKUSSALEH, vol. 6, no. 2, pp. 108–121, 2023.